KPK RI Bersama Pemkot Tikep Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Tematik

TIDORE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Wilayah V menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Tematik pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Kamis (25/7/24).

Walikota Capt. Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan, suatu kehormatan karena untuk kesekian kalinya Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dijadikan tempat pelaksanaan Monev Capaian MCP oleh Tim KPK Wilayah V di Provinsi Maluku Utara. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas kunjungan Pemda Kota Tidore ke Gedung Merah Putih pada tanggal 21 dan 22 Mei 2024 yang lalu.

“Komitmen saya selaku Wali Kota untuk meningkatkan capaian MCP Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 minimal melebihi capaian MCP pada Tahun 2023, yakni mencapai 76%, dan di Tahun 2024 ini harus mencapai di angka 80%. Untuk sementara waktu berdasarkan tayangan data capaian pada aplikasi MCP saat ini, capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berada pada posisi ke-1 Se-Maluku Utara dengan total nilai capaian baru mencapai 10%,” Ungkap Ali Ibrahim.

Ali menambahkan, nilai capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, belum termasuk hasil inputan data pada beberapa area intervensi yang belum diverifikasi.

Dimana lanjutnya, jika data tersebut telah diverifikasi maka adanya peningkatan nilai MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Nilai capaian sementara MCP tersebut, tentu menunjukan progres penyediaan dan penginputan data yang belum signifikan pada beberapa area intervensi.

“Olehnya itu, saya mengharapkan kepada OPD pengampuh agar segera menyediakan dan menginput kekurangan data indikator dan sub indikator yang belum terpenuhi sesuai area intervensi, kami optimis nilai capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai target waktu dan target nilai yang diharapkan,” tandasnya.

Diakhir sambutan, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan tersebut mengharapkan bimbingan, arahan dan petunjuk dari tim Korsubgah KPK Wilayah V, terkait pemenuhan indikator dan sub indikator capaian MCP Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana target diharapkan sehingga dapat terwujud secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Direktorat Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abdul Haris dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan OPD maupun instansi terkait yang telah memenuhi undangan KPK RI dalam rangka kegiatan tindaklanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Tematik.

“Pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan hasil pertemuan kita sebelumnya, baik yang di Ternate maupun di Jakarta, jadi kita akan membahas bagaimana tindaklanjut MCP dan sampai saat ini, kemarin kami melihat masih kecil untuk 2024, mudah-mudahan target Bapak/Ibu tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun 2023,” ungkapnya.

Abdul Haris menambahkan, MCP Tahun 2023 merupakan tolak ukur, disamping itu ada survei penilaian integritas dan penilaian kepuasan konsumen. “Jadi kami disini, selain melihat MCP, kami melihat juga survei penilaian integritas, karena kalau MCPnya tinggi, otomatis survei penilaian integritas dan survei penilaian kepuasan konsumen juga meningkat,”tambahnya

Lebih lanjut, Abdul Haris berharap OPD dapat betul-betul bekerja secara optimal, sesuai dengan tugas dan fungsi, karena penilaian pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian kinerja masing-masing dari OPD dan Staf adalah per triwulan, bagaimana output dan outcome dicapai.

“kami juga mengharapkan antara MCP dan realiasasinya juga sama, bukan hanya sekedar formalitas saja tetapi materialitas juga teruji, semoga tahun ini, dengan kedatangan kami betul-betul ada peningkatan kinerja di Tahun 2024 ini,” Pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Wali Kota, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tidore, Pimpianan Bank Maluku Malut, Pimpinan Kantor Pertanahan Tidore, Para Pimpinan OPD, serta Para Kepala Bidang Terkiat, Para Admin MCP, Admin Aset dan Admin Pajak. (Red)