Bawa-Bawa Nama KPK di Kampaye, Tim Hukum MASI-AMAN Nilai Samsul Rizal Langgar Aturan

TIDORE – Kampanye Calon Walikota nomor urut 2, Samsul Rizal Hasdy di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara beberapa waktu lalu, terkesan membawa nama lembaga Negara untuk kepentingan politiknya, untuk itu materi Samsul Rizal dinilai melanggar aturan.

Tim Hukum pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor 1, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI AMAN) Rustam Ismail, mengatakan kalau materi kampanye Samsul Rizal waktu di Kelurahan Mareku, yang menyeret institusi KPK seolah-olah di Kota Tidore terjadi peristiwa korupsi luar biasa merupakan informasi hoaks alias bohong.

Akibat dari pernyataan tersebut, Samsul dianggap melanggar Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota, Pasal 16 huruf d, yaitu meteri kampanye harus memberikan informasi yang benar seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik.

“Seharusnya Samsul ini dipanggil oleh Bawaslu dan diberi teguran keras untuk tidak lagi menyampaikan informasi bohong,” cetus Rustam.

Ia melanjutkan, lembaga negara seperti KPK saja, tidak pernah mengeluarakan pernyataan yang terkesan mengancam para Kades, Lurah Camat dan Kepala Dinas di Kota Tidore Kepulauan.

Tapi si Samsul dengan berani sampaikan informasi itu di depan publik, sementara dia bukan Juru bicara KPK, untuk itu, Rustam mengingatkan, agar Samsul tidak lagi membawa-bawa nama lembaga negara apalagi itu adalah penegak hukum.

Selain KPK yang diseret, Samsul juga membawa-bawa nama institusi negara lainnya yang dikerahkan untuk memenangkan SAM ADA, sebagaimana yang dia sampaikan kepada Andi Abdussalam (Kepala Pasar Sarimalaha) waktu blusukan di Pasar Gosalaha Kelurahan Indoensiana.

“Persoalan seperti ini, Samsul sudah harus dipanggil oleh Bawaslu tanpa harus ada laporan, untuk itu kami mendesak Bawaslu agar segara memangil Samsul Rizal untuk dimintai klarifikasi, atas sejumlah lembaga Negara yang dicatut, jika itu tidak benar, maka dia harus meminta maaf secara terbuka dihadapan publik,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, begini isi pernyataan Samsul Rizal yang menyeret nama KPK waktu berkampanye di Mareku.

“Saya tegaskan sampai malam ini ada kurang lebih 11 kepala Dinas, hampir kurang lebih 17 Kepala Desa dan Kurang lebih 3 camat dan 3 lurah. hati hati anda dalam bayang bayang, Saya ingatkan hampir tiga hari ini KPK ada di tidore, ini bukan berbohong, ini bukan mengancam. D tidore tidak aman-aman saja, kita liat 2 minggu kedepan apa yang terjadi, Samsul Rizal tidak asbun, dan saya khawatir kejadian yang terjadi di Provinsi, dua minggu tiga minggu ke depan akan terjadi di tidore,” ujar Samsul waktu Kampanye di Mareku berapa hari lalu.(Red)