TIDORE- Memasuki akhir tahun 2024, DPRD Kota Tidore Kepulauan melalui Komisi III melakukan rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dan dinas PERKIMTAN.
Rapat tersebut dalam rangka evaluasi progres kegiatan pembangunan Infrastruktur Tahun 2024. Selasa, (19/11/24).
Ketua Komisi III, Ardiansyah Fauji saat saat memimpin rapat bahwa, proyek pembangunan yang menggunakan APBD mesti dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.
“Kita ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga, pola keterbukaan ini diharapakan mampu merubah maindset masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah,” sebut Ardiansyah.
Dari hasil evaluasi progres pembangunan infrastruktur tersebut. Ardiansyah mengapresiasi, instansi terkait yang telah maksimal hingga proyek pembangunan Fisik sudah mencapai 89 % di dinas PUPR dan sudah diatas 90% realisasi program fisik dan serapan anggaran di dinas Perkimtan.
“Kami mengapresiasi dinas PUPR dan Perkimtan yang telah maksimal merealisasikan program dari target yang di berikan, kami berharap sisanya dapat diselesaikan sebelum batas tahun Anggaran 2024,” harapnya
Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPR, Abdul Muis Husein membenarkan bahwa dari pagu anggaran yang diberikan ke dinasnya, belanja publik sebesar 106 Milyar telah dikerjakan dengan capaian 89 % dengan progres anggaran yang sudah terserap 77%.
“Belanja publik tersebut di turunkan dengan berbagai program seperti Sumber Daya Air sebesar 29 M. Rehabilitasi Irigasi 2,7 M. Pengelolaan dan pengembangan sistim drainase 2,3 M. Pengembangan pemukiman, 950 Juta, Penataan Bangunan Gedung, 4 M. Penataan bangunan dan lingkungan 24 M. Serta Program Pemeliharaan Jalan, 44 M, ” ungkapnya.
Kedua dinas yang merupakan mitra strategis komisi III ini berkomitmen, sebelum masa akhir tahun anggaran akan berupaya merealisasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD 2024.
“kami terus berupaya untuk mencapai target yang ditentukan,” tutupnya. (Red)
