TIDORE – Guna memperkuat pengawasan ketersediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menerima kunjungan silaturahmi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Sofifi, Ermanto Siahaan, beserta rombongan di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (10/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Laiman menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dilaksanakan BPOM. Menurutnya, sinergi ini mencakup pengawasan obat-obatan, bahan olahan pangan, hingga kegiatan pendukung lainnya.
“Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bukan hanya soal pendidikan dan kesehatan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa olahan pangan dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar terawasi dengan baik. Hal ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Tidore Kepulauan,” ujar Ahmad Laiman.
Ia juga berharap kehadiran BPOM dapat membantu percepatan pendaftaran produk unggulan UMKM lokal agar memiliki izin resmi. Dengan begitu, produk khas Tidore mampu menembus pasar ritel modern seperti supermarket.
“Ke depan, kami berharap ada desa atau wilayah di Tidore yang bisa menjadi pilot project kawasan aman obat dan makanan,” tambahnya.
Terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Ahmad Laiman menyebutkan bahwa beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tidore saat ini masih dalam zona aman. Ia mendorong adanya kolaborasi intens antara Pemerintah Daerah, BPOM, dan Badan Gizi Nasional untuk menjaga kelayakan pangan di setiap dapur produksi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPOM di Sofifi, Ermanto Siahaan, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sinergi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya kerjasama dalam memastikan tidak ada barang kedaluwarsa atau obat-obatan terlarang yang beredar bebas.
“Kami memohon dukungan Pemkot Tidore dalam pengawasan ini. Saat ini, kami juga fokus memantau program Presiden RI terkait pemberian makanan bergizi untuk memastikan kualitasnya tetap aman bagi penerima manfaat,” jelas Ermanto.
Ermanto juga menghimbau jika terjadi kendala atau hal yang tidak diinginkan di dapur produksi MBG, pihak pemerintah daerah segera melapor agar BPOM bisa melakukan tindak lanjut cepat melalui pengambilan sampel.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Plt. Kadis Kesehatan Saiful Salim, Kabag Tata Pemerintahan Zulkifli Ohorella, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Samsul Talib.
