Terasmatubu.com – Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi dianggap sulit dihindari jika pemerintah tidak mempunyai anggaran lebih buat menunjang kebutuhan itu bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara UKT itu kita memang tidak bisa menghindari bahwa UKT ini memang harus naik. Kecuali ada dari dana pemerintah atau anggaran pemerintah yang mendukung agar UKT tidak naik,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Minggu (26/5/2024).
Esther mencontohkan seperti yang dilakukan pemerintah Jerman. Mereka mempunyai alokasi anggaran cukup besar buat menunjang pendidikan pada tingkat perguruan tinggi sehingga masyarakat tidak perlu membayar uang kuliah.
“Atau di Belanda misalnya, kalau mereka mau sekolah lagi sampai S2, S3, dan mereka tidak punya uang, diberikan pinjaman kepada mahasiswa tersebut dan akan dibayar setelah mereka lulus dan mereka bekerja,” papar Esther.
Akan tetapi, kata Esther, situasi yang ada di Jerman dan Belanda sangat berbeda dari Indonesia dan solusi itu belum tentu bisa dilakukan.
Menurut Esther, tidak ada jalan lain buat menggenjot kualitas pendidikan dan menurunkan biaya UKT selain niat pemerintah buat memperbesar alokasi anggaran pendidikan.
“Pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang lebih kalau dilihat dari porsi anggaran pendidikan terhadap PDB, bukan terhadap APBN,” ucap Esther.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar mengatakan, salah satu solusi supaya kampus bisa menekan UKT adalah dengan mengajak mahasiswa berkolaborasi untuk mengelola aset, atau bekerja sama dengan pihak lain secara maksimal supaya perguruan tinggi mendapat pemasukan dengan baik.
Bahkan menurut Billy hal itu sudah dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan dianggap cukup berhasil.
“IPB Bogor, itu 47 persen kebutuhan mereka itu mereka dapat dari revenue sendiri. Artinya berhasil,” kata Billy. Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah universitas menuai banyak kritik.
Beberapa di antara kampus negeri yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Bersamaan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih mundur karena tidak punya uang untuk membayar UKT.
Sumber : Kompas.com
