TIDORE – Dedikasi dan segala upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen beserta jajaran, selama masa kepemimpinan dua periode membuahkan hasil, capaian ini juga sebagai salah satu hadiah terbaik dari Kota Tidore untuk tenaga honorer di awal Tahun 2025, yaitu menuntaskan permasalahan tenaga Non ASN melalui PPPK.
Upaya memberikan kesejahteraan bagi tenaga Non ASN atau Honorer ditandai dengan diterimanya usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1.700 formasi, pada seleksi tahap pertama, telah dinyatakan lulus sebanyak 986 peserta, yang saat ini memasuki tahapan pengusulan NIPPPK.
Walikota Capt. Hi. Ali Ibrahim dalam kesempatan tersebut memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk PKKK Tahap 1 Tahun 2024 di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Rabu (8/1/25) itu berpesan untuk menjaga kedisiplinan, serta sadar akan posisi yang dilamar sebagai amanah dan tanggungjawab besar dari Pemerintah Daerah.
“Perjuangan panjang telah dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer Kota Tidore Kepulauan menjadi PPPK, seleksi dilakukan secara transparan tanpa praktik KKN, dengan kemampuan daerah terbatas, kami mengupayakan Dana Transfer dari Pusat sebesar Rp.38 Miliar yang diperoleh melalui lobi insentif, komitmen ini, semoga dapat membawa hasil yang diharapkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Tidore Kepulauan dua periode ini mengatakan, hasil dari upaya memperjuangkan kuota formasi PPPK Tahun 2024 di Kota Tidore Kepulauan yang cukup besar ini, tidak terlepas dari kerja keras dari Pemerintah Daerah, salah satunya tim teknis BKPSDM. Capaian ini juga dikenang sebagai kado terbaik untuk honorer di masa kepemimpinannya selama dua periode.
Senada, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo dalam kesempatan tersebut mengatakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota berani mengusulkan kuota 1.669 PPPK, meskipun awalnya selaku ketua tim anggaran, dirinya hanya berani mengusulkan 600 kuota, mengingat keterbatasan anggaran di daerah, namun berkat upaya yang keras, akhirnya bisa diupayakan.
“Solusi pembiayaan berhasil diperoleh melalui lobi dana pusat sebesar Rp.38 Miliar, Hak dan kewajiban PPPK setara dengan PNS kecuali dalam hal pensiun, di mana PPPK menerima pesangon. Pemerintah Pusat ke depan tidak akan lagi mengangkat ASN baru sehingga perlu fokus pada peningkatan kualitas kerja, untuk itu ASN maupun PPPK yang waktu kerja 5 hari wajib memenuhi jam kerja yang telah ditentukan,” ucapnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tidore, Rusdy Thamrin dalam laporannya mengatakan, untuk seleksi PPPK 2024 tahap pertama peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 986 peserta, yang terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak 195, Tenaga Teknis sebanyak 703 dan Tenaga Guru sebanyak 88 orang.
“Peserta yang telah dinyatakan lulus, selanjutnya akan memasuki tahapan pengusulan NIPPPK melalui pengisian Daftar Riwayat Hidup, untuk itu BKPSDM Tidore selaku Panitia Seleksi Daerah melakukan sosialisasi agar peserta dapat memahami alur pengisian dengan baik dan benar, karena jika terjadi kesalahan penginputan data pada DRH akan berakibat Tidak Memenuhi Syarat,” tandasnya. (Red)
