TIDORE- Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menggelar rapat bersama para pimpinan OPD pada hari pertama keduanya berkantor usai dilantik, pada tanggal 20 February lalu. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan program 100 hari kerja.
Wali Kota dalam arahannya menyampaikan, rapat ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program 100 hari kerja yang meliputi pemberlakuan 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja, Tidore Satu Data, pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis dan restrukturisasi organisasi.
“Jadi pemberlakuan 4 hari kerja ini BKPSDM dan Bagian Organisasi siapkan kajian mengenai 5 hari kerja di kantor menjadi 4 hari kerja, dan 1 hari kerjanya dari mana saja, yang terpenting selalu koordinasi dan bisa diselesaikan pekerjaannya tanpa ada masalah. Pemberlakuan 4 hari kerja ini juga diupayakan untuk mendukung Tidore Kota Santri,” ungkap Muhammad, Rabu (5/03/25)
Untuk itu, Muhammad Sinen memerintahkan dinas terkait seperti Dishub, Perindagkop, Satpol PP, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kesra agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta organisasi keagamaan, organda, pengelola speedboat, hingga kapal kayu untuk siapkan skenario pembatasan aktivitas. Paling lambat Senin pekan depan sudah dilaporkan.
“Jadi Presiden Prabowo melatih kita semua untuk bisa bekerja cepat, tepat dan terukur, maka segera koordinasikan dan laporkan hasilnya di Senin pekan depan. Gambaran pembatasan aktivitas di hari Jumat itu aktivitas berlangsung mulai pukul 6 pagi dan berhenti sementara di pukul 10 pagi, nanti dilanjutkan lagi setelah selesai salat Jumat yaitu pukul 2 siang,” jelasnya.
Ia juga memerintahkan OPD terkait menyiapkan skema program Tidore Satu Data, kemudian berkoordinasi terkait pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis, dan restrukturisasi organisasi. Masing-masing Staf Ahli dan Asisten diberikan tanggung jawab mengawal para OPD dalam koordinasi program tersebut.
Senada, di kesempatan tersebut Wakil Wali Kota mengatakan, program 100 hari kerja bukan sekadar formalitas, tetapi juga harus bisa ditunjukkan bahwa itu menjadi sebuah miniatur program 5 tahun kepemimpinan, atau paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa dilihat oleh publik bagaimana arah perjalanan 5 tahun ke depan.
“Karena di era sekarang dengan pertumbuhan informasi yang begitu cepat, bahkan suasana kehidupan sosial masyarakat yang juga mengalami lompatan begitu signifikan, maka penting sekali setiap pemimpin atau Kepala Daerah untuk memberikan sebuah arah yang ada kepastian kepada masyarakat dan daerahnya,” ungkapnya.
Bahkan pada retret kemarin, Ahmad Laiman menambahkan, beberapa pemikiran atau program yang direncanakan oleh Wali Kota Tidore tak disangka-sangka ternyata sama persis dengan yang diarahkan Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan materi kepada para kepala daerah. Arah pemikirannya secara nasional sama, seperti salah satunya membangun gudang untuk menyiapkan sumber daya hasil pertanian dan perkebunan.
“Hal ini sudah dipikirkan oleh Wali Kota Tidore dalam kampanyenya kemarin, membangun gudang merupakan hal yang sangat praktis dengan tujuan selain untuk menyiapkan sumber daya dari hasil pertanian, juga untuk memudahkan masyarakat dalam rantai pasar, dan ini jauh sebelumnya sudah terpikirkan oleh Wali Kota kita,” ucapnya.
Ahmad Laiman mengaku bangga dengan pemikiran Wali Kota yang berkembang secara nasional, dan wujud kebanggaannya yaitu menjadikan motivasi untuk dapat bekerja dan mengimplementasikannya secara praktis di Kota Tidore Kepulauan.
“Karena program tersebut terkoneksi dengan program pemerintah pusat,” tandasnya. (Red)
