Evaluasi Disiplin ASN, Wali Kota Tidore Kepulauan Terapkan “Rapat Curhat” Rutin

TIDORE- Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memimpin rapat evaluasi penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di teras belakang lantai dua Kantor Wali Kota, Rabu (16/9/2026). Rapat ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kedisiplinan dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

​Dalam arahannya, Wali Kota menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun laporan bulanan atas pelaksanaan perintah dan program kerja. Langkah ini diambil agar setiap kebijakan pemerintahan dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala.

​Ia melayangkan sorotan tajam terkait kebijakan efisiensi yang berimbas pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurutnya, kelonggaran jam kerja yang diberikan justru disalahgunakan oleh sebagian pegawai.

​”Penerapan disiplin ASN merupakan langkah tegas pemerintah. Namun, fleksibilitas jam kerja ini malah disalahgunakan. Masih banyak temuan pegawai yang membolos atau tidak berada di kantor pada jam kerja,” tegas Muhammad Sinen.

​Menindaklanjuti temuan tersebut, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) lebih proaktif memantau kehadiran seluruh ASN, serta menyerahkan laporan rutin bulanan secara langsung kepadanya.

​Selain masalah kehadiran, Wali Kota memberikan teguran keras mengenai manajemen waktu dengan menekankan prinsip time is money. Ia mengingatkan bahwa pengabaian waktu walau hanya satu menit dapat merugikan kepentingan publik.

​Oleh karena itu, ia menuntut adanya perubahan perilaku yang nyata. Salah satunya dengan membiasakan hadir minimal 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

​Lebih lanjut, Muhammad Sinen menyentuh sisi pertanggungjawaban moral ASN. Ia mengingatkan bahwa gaji dan TPP yang diterima bersumber dari uang rakyat, sehingga setiap detik waktu kerja yang disia-siakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

​Sebagai langkah konkret, forum evaluasi ini akan dijadikan agenda bulanan resmi yang dikemas dalam konsep “Rapat Curhat”. Forum ini dirancang tidak hanya berjalan satu arah dari pimpinan ke bawahan.

​”Dalam forum ini, kinerja para pimpinan OPD akan dievaluasi secara menyeluruh. Sebaliknya, pimpinan OPD juga diberikan ruang dan diwajibkan mengevaluasi kinerja Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Dengan begitu, tercipta sistem pemerintahan yang terbuka, saling mengoreksi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” pungkasnya.