Komisi II DPRD Tidore Dorong Optimalisasi Program KKP dan Kementan 2026

TIDORE- Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah di daerah, tentunya DPRD Kota Tidore Kepulauan juga turut terusik dengan sejumlah program pelayanan dasar kepada masyarakat, yang terganggu akibat dari penurun TKD yang cukup signifikan untuk Kota Tidore kepulauan.

Serta DAK di sejumlah kemeterian yang terjun bebas hingga mencapai titik dasar yaitu zero atau nol pada tahun 2026 nanti.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan pendekatan secara pemerintahan dan politik ke sejumlah kemeterian, dalam bentuk koordinasi dan konsultasi diantaranya dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Terkait arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 serta peluang pemanfaatan program dan kegiatan yang dapat didorong ke daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Kota Tidore Kepulauan dipastikan tidak memperoleh alokasi DAK KKP dan KEMENTAN pada tahun 2026.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak menutup peluang daerah untuk tetap memperoleh dukungan program strategis dari pemerintah pusat

“Walaupun DAK kita dalam posisi nol pada 2026, masih terdapat banyak program di Kementerian KKP dan KEMENTAN yang dapat di-break down ke Kota Tidore Kepulauan. Ini menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan,” ungkap Abdurrahman pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Ia, menjelaskan sejumlah program KKP dan KEMENTAN yang dapat dibreak-down ke daerah, misalnya di KKP, Program Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan armada penangkapan ikan hingga 30 GT, bantuan bagi petani tambak, serta bantuan peralatan pengolahan pakan mandiri, baik pakan ikan air tawar maupun udang vaname, begitu juga dengan kementerian pertanian, peluannya juga sangat terbuka lebar terutama pembangunan pertanian secara umum.

Menurutnya, untuk mendapatkan program-program tersebut terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah. Namun, persyaratan tersebut dinilai relatif mudah bagi OPD teknis, poin utamanya terletak pada kesiapan dan validitas data serta tahapan harus diikuti secara baik dan benar. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan diharapkan lebih intens membangun koordinasi.

Abdurrahman menegaskan bahwa, pemerintah daerah tidak seharusnya bersikap pesimis dengan adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan nihilnya DAK 2026. Sebaliknya, kondisi ini harus disikapi secara optimistis, karena terdapat program pengganti yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan TKD dan DAK.

Ia menekankan, pentingnya OPD teknis untuk membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh kementerian agar peluang mendapatkan alokasi program dan kegiatan pada tahun 2026 dapat dimaksimalkan. Menurutnya, peluang tersebut masih sangat terbuka lebar dan belum terlambat untuk diupayakan.

Seluruh hasil koordinasi dan konsultasi ini akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi Komisi II DPRD, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai rekomendasi DPRD secara kelembagaan dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota Tidore Kepulauan.

Komisi II DPRD memastikan rekomendasi tersebut akan terus dipantau progres pelaksanaannya serta nanti akan dimintai pertanggungjawabanya ke OPD Teknis demi kepentingan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

Untuk di ketahui, bahwa koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan pada tanggal 8 s/d 10 Desember 2025 di Biro Perencanaan KKP dan KEMENTAN. (Red)