TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Pengembangan Riset Inovasi Daerah Kota Tidore Kepulauan, menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025. Yang berlangsung di ruang pertemuaan Penginapan Visal Kelurahan Gamtufkange. Senin (15/12/2025).
Rakor tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Walikota Ahmad Laiman. Dalam sambutannya ia mengatakan kemiskinan merupakan satu hal yang menjadi PR bersama, yang penting untuk dipikirkan secara seksama, dianalisa secara baik agar kedepan hal ini mendapatkan jalan keluarnya yang tepat.
Dirinya juga menambahkan rapat koordinasi ini harus dilaksanakan pada akhir tahun untuk mengevaluasi yang sebelumnya kemudian mengantisipasi yang akan datang atau kadang sebaiknya sebelum APBD ditetapkan.
“hal ini penting dan menjadi perhatian untuk kita semua, agar kemudian dalam penganggaran itu ada politik anggaran yang kemudian kita bisa lakukan dalam kebijakan. sehingga yang kita maksudkan dalam hal ini menanggulangi kemiskinan bisa terjadi kalo tercipta dengan baik dalam suatu perencanaan yang lebih matang,” ungkap Wakil Walikota
Lebih lanjut orang nomor dua di Pemerintah Kota Tidore ini juga mengatakan, melalui Rapat Koordinasi pada hari ini menjadi sebuah pertemuan yang akan memberikan sebuah solusi, kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama untuk jadikan kemiskinan menjadi 0% maka dari itu seluruh sektor harus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program yang tentunya terkoneksi antara satu dengan yang lain.
“kami sangat berharap bahwa rapat ini akan membuka sebuah jalan akan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di tahun 2026 nanti, oleh karena itu catatan-catatan penting dari rakor ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan, kebijakan dan penganggaran,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Daerah Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif dalam laporannya menyampaikan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 ini untuk menyatukan langkah, data, dan program dari stakeholders dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Serta untuk meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menjalankan tugas pokok percepatan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dengan inovasi, sinkronisasi, optimalisasi dan memastikan program berjalan sinergis dan terukur, serta mencapai target pengurangan angka kemiskinan. (Red)
