TIDORE – Perkuat koordinasi dan sinergitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman didampingi Ketua Komisi III DPRD Ardiansyah Fauzi melakukan kunjungan kerja ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara di Ternate, Selasa (29/4/25).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai, Ir. Firman Aksara beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan sejumlah isu strategis dan kebutuhan mendesak masyarakat, salah satunya terkait penanganan dan pengelolaan sampah.
“Status tempat penampungan sampah kami sudah berubah dari kontrol menjadi sanitary landfill. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari balai dalam hal perencanaan kedepan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah di wilayah Dataran Oba yang belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara, meski telah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabadama, namun lokasi yang jauh menyulitkan akses masyarakat.
Selain isu lingkungan, Wakil Walikota juga menekankan potensi pengembangan kawasan pariwisata nasional di Tidore. Ia menyebut adanya penilaian dari Balai Purbakala Kementerian Pariwisata yang menemukan sejumlah situs sejarah yang saling terhubung dan sangat potensial untuk dikembangkan secara terarah.
“Kami tidak ingin lagi bergantung pada pola lama yang mengabaikan perencanaan. Setiap pembangunan harus didasari oleh master plan agar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan,” Ungkapnya.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan, Koordinasi yang baik antara OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dengan pihak balai merupakan upaya yang harus dijaga dan dibenahi bersama kepemimpinan yang baru.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Adriansyah Fauzi, juga turut memberikan dukungan. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program pembangunan daerah.
“Kita butuh fasilitas persampahan di dataran Oba agar dapat mengcover wilayah Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan. Kami juga berharap program-program Presiden Prabowo bisa menyentuh Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.
Ardiansyah mengatakan, koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPW Maluku Utara, Firman Aksara, menyampaikan, balai saat ini sedang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK), meski demikian, komitmen balai untuk mendukung Pemda Tidore Kepulauan tetap kuat.
“Kami siap membantu, dengan catatan semua dokumen perencanaan harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa itu, kami tidak bisa mengakomodir usulan,” kata Firman.
Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan terhadap sarana yang telah dibangun bersama, karena pihak balai akan terus melakukan pemantauan.
Firman menilai, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu yang responsif dalam penyusunan dokumen dan penyerahan aset pasca-pembangunan.
“Kami berharap kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat terus diperkuat, karena pengelolaan dari hulu ke hilir tidak bisa dijalankan sendiri oleh salah satu pihak,” Imbuhnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.(Red)
