Walikota Tidore dan BKN Teken Komitmen Pejabat Pembina Kepegawain

TIDORE- Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen resmi melakukan Penandatanganan Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta ASN, yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI, di Swis-Belhotel Manado, Jumat (18/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah dari wilayah kerja BKN Regional XI, seminar ini bertujuan untuk mempercepat penerapan manajemen talenta ASN yang berbasis sistem merit di seluruh instansi pemerintahan daerah, guna menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Usai penandatanganan tersebut, Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan roda pemerintahan. Baginya, ASN adalah tulang punggung dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala daerah sebagai komandan, dan ASN bersatu dalam visi yang sama.

“Dengan begitu, maka kita telah menyelesaikan sebagian besar persoalan pembangunan daerah, bahkan dalam mendukung pembangunan nasional,” ungkapnya

Lebih lanjut, Walikota mengapresiasi pernyataan Kepala BKN mengenai pentingnya kinerja individu ASN dalam menentukan keberhasilan promosi, mutasi, dan demosi.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa saat ini ASN dituntut bekerja secara profesional, terukur, dan akuntabel. Tidak ada lagi ruang bagi ASN yang bekerja setengah hati,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh penerapan manajemen talenta ASN berbasis meritokrasi.

“Kami percaya sistem ini akan mendorong ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk penerapannya pada bulan September mendatang,” tambahnya.

Walikota Tidore juga menginstruksikan Kepala BKPSDM Kota Tidore, agar segera berkoordinasi dengan BKN guna memastikan setiap langkah kebijakan berjalan cepat dan tepat.

“Kami percaya, jika sistem ini dijalankan dengan baik, maka akan lahir birokrasi yang lebih sehat dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKN, Prof. Dr. Zuldan Arif Fakrulloh dalam paparannya menyampaikan, ASN merupakan jantung dari birokrasi, dan kepala daerah adalah komandannya. Dan tugas BKN adalah memastikan manajemen ASN berbasis meritokrasi berjalan optimal.

“Jika keduanya bersatu, maka selesai sudah persoalan negara, saat ini terdapat lebih dari 5,2 juta ASN yang terdiri dari 70% PNS dan 30% PPPK. Mayoritas atau 77% ASN bekerja di instansi daerah,” jelasnya.

Prof Zuldan juga menantang seluruh kepala daerah, untuk mulai menerapkan manajemen talenta ASN pada bulan September mendatang.

“Kami meminta Kepala BKPSDM di tiap daerah untuk membantu kepala daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Sebab, promosi, mutasi, atau demosi ASN ditentukan oleh kinerja masing-masing individu,” tandasnya.

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah yang hadir, sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi penerapan manajemen talenta ASN di Indonesia.