TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri agenda Silaturahmi dan Arahan dari tiga menteri kabinet dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Tiga menteri yang hadir memberikan arahan langsung meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pertemuan regional ini dihadiri secara langsung oleh jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati dan wali kota, Ketua DPRD, serta Inspektur kabupaten/kota se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Agenda ini bertujuan menyelaraskan stabilitas politik, keamanan, serta percepatan program kesejahteraan rakyat di daerah.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian. Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah pusat terus bekerja keras memastikan program pro-rakyat tetap berjalan optimal, mulai dari stabilitas harga BBM subsidi, program ketahanan pangan, pembangunan kekuatan TNI, hingga penyediaan rumah rakyat.
Sejalan dengan penguatan wilayah, Mendagri memaparkan tiga elemen vital untuk mengunci stabilitas politik dan keamanan daerah, salah satunya melalui optimalisasi peran Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Mendagri juga mendesak daerah yang belum membentuk Tim Penanggulangan Konflik Sosial agar segera menyusunnya demi kepastian payung hukum dan penanganan yang cepat di lapangan.
Sementara itu, Menteri PKP memaparkan berbagai lompatan kebijakan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan. Kebijakan strategis ini diperkuat lewat SKB 3 Menteri yang memberikan ‘karpet merah’ kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Usai menghadiri acara, Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, menyampaikan bahwa pertemuan bersama tiga menteri ini secara khusus menyoroti berbagai dinamika dan masalah yang terjadi di daerah akhir-akhir ini. Pemerintah daerah diminta memperkuat kolaborasi bersama Forkopimda untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial di masyarakat.
”Kepala daerah sebagai pimpinan diminta untuk senantiasa melakukan langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh pimpinan unit di daerah agar bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketika riak konflik itu masih dalam skala kecil, harus segera diredam sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan situasi di daerah, serta tidak meluas ke skala nasional,” ujar Ahmad Laiman.
Ahmad Laiman juga menambahkan, langkah terobosan, koordinasi yang responsif, serta penekanan ego sektoral menjadi kunci utama agar setiap dinamika di masyarakat dapat dimitigasi dengan cepat dan tepat.
