TIDORE- Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan berkesempatan melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementerian Koperasi terkait pembentukan Koperasi Desa/Kel Merah Putih di Kota Tidore Kepulauan
Rombongan Komisi II diterima oleh Sekretaris Deputi pengawasan Koperasi, Asisten Deputi bersama jajaran, pertemuan berlangsung kurang lebih 3 jam berlangsung di ruang rapat lantai 3 kementerian Koperasi RI.
Abdurrahman Arsyad selaku ketua komisi II setelah pertemuan menyampaikan ada beberpa poin yang menjadi pokok diskusi diantaranya, batas waktu pembentukan kopdes/kel, skema pembiayaan, susunan kepengurusan Kopdes/Kel serta mekanisme pengawasannya, tetapi yang paling menjadi fokus pembahasan adalah soal skema dan mekanisme pembiayaannya.
“Pejelasan dari pihak Kemenkop bahwa regulasi terkait skema pembiayaan saat ini dalam tahap penggodakan di Kementerian Keuangan dan dalam waktu dekat akan segera disahkan, namun dibocorkan bahwa pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih menggunakan jasa perbankan yang tersedia di daerah,” ujar ketua Komisi II
Bahwa prinsipnya DPRD akan memaksimalkan fungsi budgeting dan pengawasan agar Kopdes/Kel Merah Putih segera dibentuk dan selanjutnya terkelola secara baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“OPD teknis yang diserahi tugas pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Kota Tidore Kepulauan harus begerak cepat dengan tetap berkoordinasi dengan Kemenkop serta DPRD sebagai mitra karena pertanggal 21 mei 2025, sementara itu data dari Kemenkop Kota Tidore Kepulauan masih 0%, artinya bahwa belum ada progres sama sekali, apapun masalahnya selalu berkoordinasi agar masalah yang di hadapi di lapangan dapat diatasi,” lanjut on sapaan akrab Abdurahman Arayad
“Karena progres pembentukan Kopde/Kel Merah Putih di Tidore masih 0%, maka komisi II akan segera mengagendakan rapat kerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tidore Kepulauan guna mendengarkan permasalahan yang dihadapi dan segera mencari solusi untuk mengatasinya,” tandasnya. (Red)
