Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan percepatan Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahap II.
Dukungan ini ditegaskan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam acara sosialisasi yang digelar bersama Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Selasa (28/4/2026). Agenda ini dihadiri oleh pimpinan OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, pendamping PKH, serta operator desa/kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan.
Pentingnya Data Valid untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam arahannya, Wali Kota Muhammad Sinen menekankan bahwa Sensus Ekonomi dan verifikasi data PBI sangat krusial bagi daerah. Melalui sinergi dengan BPS, pemerintah daerah akan memperoleh data peserta bantuan yang lebih akurat dan diperbarui secara berkala.
“Saya instruksikan kepada para Camat untuk mengoordinasikan Lurah dan Kepala Desa di wilayahnya masing-masing. Lakukan kerja nyata agar data PKH yang belum tuntas 100 persen segera diselesaikan. Hal ini penting untuk membantu BPS dalam melakukan verifikasi lapangan,” tegas Muhammad Sinen.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS harus terus ditingkatkan, terutama terkait kroscek lapangan untuk memastikan validitas kepesertaan BPJS PBI. “Kita butuh sinergi agar petugas BPS di lapangan terbantu oleh data awal yang valid dari desa dan kelurahan,” tambahnya.
Konsekuensi Keterlambatan Pembaruan Data
Senada dengan Wali Kota, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa Ground Check BPJS PBI bertujuan untuk memastikan bantuan iuran hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Akurasi data ini menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial agar tepat sasaran.
“Kami meminta kerja sama para Camat, Lurah, Kepala Desa, hingga admin di tingkat desa/kelurahan untuk memperbarui data hingga mencapai progres 100 persen. Kelalaian dalam pembaruan data memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat,” ujar Oki.
Oki memperingatkan bahwa jika pembaruan data tidak dilakukan dengan segera, terdapat risiko penonaktifan kepesertaan BPJS PBI bagi warga yang bersangkutan.
“Kami sangat mengharapkan kerja sama dari para operator desa dan kelurahan. Mari kita tindak lanjuti segera agar tidak ada warga Tidore yang dirugikan akibat status BPJS yang tidak aktif hanya karena masalah administrasi data,” tutupnya.
