Polemik RSUD Tikep, Ardiansyah Fauzi: Komisi III DPRD Bakal Panggil dan Evaluasi Kepala RSUD dan Kadis Kesehatan 

TIDORE -Polemik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tidore Kepulauan yang diduga mengabaikan keselamatan pasien hingga berujung pada meninggalnya pasien pada beberapa waktu lalau menuai polemik, hingga membuat Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan Ardiansyah Fauji angkat bicara.

Ardiansyah Fauji mengatakan keselamatan pasien menjadi skala prioritas diatas segalanya termasuk administrasi, untuk itu kesepakatan terkait polemik, dalam hasil pertemuan bersama warga Desa Kosa, Kecamatan Oba, diharapkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai prosedur dan standar pelayanan yang mengedepakan asas kemanusian dibandingkan layanan administrasi.

“Keselamatan pasien diatas segalanya dibandingkan dengan pelayanan administrasi sebagaimana harapan besar kepemimpinan Capt Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen selama dua periode ini,” ungkap Ardiansyah Fauji, Senin (4/11/24).

Persoalan Rumah Sakit, menjadi tugas dan fungsi pada komisi III DPRD kota Tidore, Ardiansyah menegaskan meskipun telah diselesaikan, namun DPRD mempunyai kewajiban akan mempertanyakan kembali pihak Rumah Sakit dan mengevaluasi Dinas Kesehatan.

Politisi asal Oba ini mengharapkan protes warga terkait pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik kedepan di kota Tidore, tidak lagi terjadi seperti di Desa Kosa.

“OPD selaku perpanjangan tugas wali kota dan Wakil Walikota harus meningkatkan profesional pelayanan sebagaimana harapan besar kepala daerah, tingkat kepedulian kinerja kepala OPD bersama jajaranya menjadi ukuran baik roda pemerintahan,” jelasnya.

Apabila tidak dilakukan, lanjut Ardiansyah, sebaiknya undur diri sehingga tidak merusak visi misi serta kualitas kepemimpinan kepala daerah nanti.

Apabila suatu pimpinan OPD tidak mampu menjalanka visi dan misi Pimpinan, maka sebaiknya dia undur diri, agar tidak menjadikan problem buruk bagi pemerintahan,” tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Daerah terkait harapan masyarakat.

“Pemerintah dan DPRD harus memahami konsep pelayanan publik dengan memberikan atensi dalam mewujudkan good governance pelayanan tanpa maladminsitrasi, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di kota Tidore pungkasnya. (Red)