Tidore- Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pertemuan strategis ini digelar sebagai respons atas prediksi BMKG mengenai potensi kekeringan ekstrim pada tahun 2026 serta upaya mempercepat visi Swasembada Pangan berkelanjutan.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1336/SR.030/J/04/2026, Maluku Utara hanya diwakili oleh dua daerah dalam agenda ini, yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dalam arahannya menekankan bahwa tantangan iklim tidak bisa dihadapi sendirian. Ia meminta pemerintah daerah melakukan langkah konkret melalui optimalisasi embung, irigasi, dan teknologi modern.
“Mitigasi harus terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah punya peran strategis memastikan ketersediaan air. Kita harus kompak mewujudkan Indonesia Swasembada Pangan,” tegas Mentan Amran.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M, B.A., menyoroti pentingnya kecepatan eksekusi anggaran dengan moto Presiden “Best Fast Result”. Beliau menyentil fenomena bantuan alat pertanian yang sering tertahan di gudang hanya demi menunggu acara seremonial.
“Tanaman tidak menunggu anggaran. Hujan dan hama datang pada waktunya. Mulai Januari belanja sudah harus jalan. Tugas pemimpin adalah cari masalah, temukan, dan selesaikan,” ujar Wamentan Sudaryono.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen usai menghadiri rakor tersebut menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian khusus Kementerian Pertanian terhadap Kota Tidore. Undangan ini membuktikan bahwa potensi pertanian di Tidore diakui secara nasional.
“Visi misi kami mencakup pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini sangat sejalan dengan prioritas Bapak Presiden. Saya berterima kasih karena usulan Tidore untuk tahun 2026 mendapatkan prioritas,” Ungkap Wali Kota.
Wali Kota juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Pertanian dan Dinas terkait agar tidak lalai dalam mengeksekusi program. Dinas terkait harus segera menindaklanjuti program yang telah disetujui pusat. Mengingat banyaknya daerah yang meminta program, namun gagal dalam implementasi.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga meminta kepada Dinas terkait untuk menjadikan program ini sebagai skala prioritas. Kehadiran program pusat ini diharapkan mampu meringankan beban Pemda di tengah adanya pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD).
“Dukungan Strategis Kementan sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan bagi daerah yang siap dengan usulan strategis, meliputi Rehabilitasi dan percepatan pembangunan jaringan irigasi, Pemanfaatan sistem pompanisasi secara masif, Penyediaan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem (kekeringan) serta Penguatan sistem informasi iklim untuk petani,” Imbuhnya.
Melalui Rapat koordinasi ini, Wali Kota Tidore Kepulauan optimistis dapat menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus berkontribusi pada target nasional, termasuk rencana swasembada gula, beras, serta peningkatan produksi CPO untuk kebutuhan B50.
