TIDORE – Kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi perhatian tersendiri dari Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman.
Orang nomor dua dilingkup Pemerintah Kota Tidore ini mengatakan, langkah Pemerintah Pusat memangkas dana transfer menjadi tantangan serius bagi daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga harus dipandang sebagai peluang untuk berinovasi dan bertransformasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kebijakan ini memang tidak mudah, tapi justru menjadi momentum bagi kita untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kreativitas dan efisiensi kerja,” ujar Ahmad Laiman usai menerima rekomendasi dari Kwatak Tidore Kepulauan, Senin, (13/10/25)
Ia menekankan, pentingnya perubahan pola pikir (mindset) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Birokrasi harus mulai meninggalkan cara kerja konvensional dan beralih menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“Kita selama ini terlalu nyaman dengan anggaran besar. Kini saatnya OPD berinovasi, berkreasi, dan bekerja lebih optimal dengan sumber daya yang ada. Justru dalam situasi sulit seperti ini, kreativitas kita diuji,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad Laiman menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai membangun smart bureaucracy — birokrasi yang ramping namun tangguh, sesuai kebutuhan zaman yang berpihak pada aspirasi masyarakat. Ia menilai struktur birokrasi yang terlalu gemuk tidak lagi relevan di tengah keterbatasan fiskal.
“Birokrasi yang smart bukan berarti kecil atau besar, tetapi tepat guna dan efisien. Jangan sampai struktur pemerintahan hanya diisi jabatan-jabatan karena kepentingan politik, bukan karena kebutuhan pelayanan publik,” tegasnya. (Red)
