TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban pemerintah tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 di Gedung DPRD Kota Tidore, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta dihadiri oleh 22 anggota dewan. Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mengawali pidatonya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendorong kemandirian fiskal merupakan langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.
”Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkot Tidore Kepulauan juga berkomitmen menggali potensi pendapatan baru dengan tetap menjaga iklim investasi, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan. Salah satu langkah konkretnya adalah menggenjot digitalisasi penerimaan daerah melalui perluasan sistem pembayaran elektronik demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Terkait efektivitas anggaran, Muhammad menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan belanja ke depan akan terus diarahkan pada program-program prioritas.
”Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga program perlindungan sosial,” tambahnya.
Pemerintah daerah berjanji akan terus mengevaluasi efektivitas program dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah guna memastikan anggaran mendukung sasaran pembangunan secara berkelanjutan. Di akhir pidatonya, ia berharap sinergi dan kolaborasi yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dapat terus terpelihara dengan baik.
”Dengan kebersamaan ini, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.(red)
